ITDP is currently preparing design of pedestrian access to Transjakarta stations to essentially improve the accessibility to Transjakarta station by providing shorter walking distance.
Whilst currently serving many passengers, the poor condition station access to Transjakarta station at the moment is considered less efficient due to long ramp which makes passengers have to walk far to enter the station.
This design will cut the walking distance significantly, by providing stairs in addition to the existing ramp to access the bridge. It is also to ensure that access to users are being provided with options, whether they want to use the ramp or comfortably using the stairs to access the pedestrian bridge, which will eventually save more time and energy without eliminating the access for the wheelchair users.
Following the design, analysis on the passenger travel time savings will also be conducted. The analysis will show how much passenger benefit will be obtained by improving the accessibility to Tranjakarta stations.
Dalam rangka penyempurnaan penyusunan Raperda pembentukan BUMD Transjakarta, ITDP bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan sejumlah staf Dinas Perhubungan melakukan rapat dengan DPRD hari ini. Pemaparan diberikan oleh Kepala Biro Perekonomian, Adi Adiantara didampingi oleh Country Director ITDP, Yoga Adiwinarto.
Pelayanan Transjakarta saat ini dinilai belum optimal, dilihat dari Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang masih belum terpenuhi. Hal ini melatarbelakangi alasan mengapa Transjakarta perlu berubah status menjadi BUMD. Saat ini, belum ada regulasi yang mengatur transportasi khusus seperti Transjakarta. Berangkat dari itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan Raperda berkaitan dengan sistem Bus Rapid Transit (BRT). Dengan dirancangnya Peraturan Daerah ini, diharapkan pengelolaan BRT yang independen dan fleksibel baik dari segi operasional dan manajemen keuangan dapat segera tercapai. Berdasar atas dasar hukum Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Transjakarta akan menjadi bentuk baru dengan kewenangan kelola dan skema pengambilan keputusan yang tidak rumit karena kendali sepenuhnya dipegang oleh Transjakarta dibawah naungan Pemprov DKI.
by Yoga Adiwinarto,
INDONESIA COUNTRY DIRECTOR, INSTITUTE FOR TRANSPORTATION & DEVELOPMENT POLICY
Koran Tempo, Kamis 19 Januari 2012
Seperti yang telah diberitakan oleh beberapa media, Pemerintah Provinsi DKI berencana mengubah manajemen organisasi Transjakarta dari badan layanan umum (BLU) menjadi badan usaha milik daerah (BUMD).
Banyak pihak yang menginterpretasikan bahwa ini adalah upaya membuat Transjakarta mengejar profit dan menomor duakan pelayanan, yang jelas saja langsung dibantah oleh gubernurnya sendiri, karena tujuan be liau mengubah organisasi Transjakarta sematamata demi membuat manajemen lebih efisien dan lebih baik (Tempo Interaktif, 28 Desember 2011). Namun manajemen efisien seperti apa yang dimaksud? Apa pun alasan Gubernur, ada beberapa alasan untuk mendasari mengapa langkah mengubah Transjakarta menjadi BUMD merupakan langkah jitu.
http://www.tempo.co/read/kolom/2012/01/19/518/BUMD-Transjakarta-Mengapa-Tidak–
By Ratna Yunita, Communication Specialist ITDP ASIA VIEWS, October – November 2008 
Jakarta, a densely populated city of 8.5 million people, is well-known for its paralyzing traffic jams, choking the streets with cars and motorcycles and the air with severe pollution. TransJakarta, the city's bus rapid transit system, has the potential to change the city's immobilizing congestion to one of mobility.
